Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus untuk Selesaikan Masalah Penonaktifan BPJS-PBI

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus untuk Selesaikan Masalah Penonaktifan BPJS-PBI Scan this QR or download app from: @Username Username Kelengkapan data diri 0% Bantu kami untuk merekomendasikan konten dengan melengkapi data diri AndaDisini Dashboard Log out Log in Home News Economics Market News Technology Banking Syariah ESG Zone Lainnya TV IDX Live Milenomic Inspirator Infografis Foto Video Ecotainment Economia Calendar Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat Regulasi IDXC LIVE More news: Lihat Data Pasar Advertisement IDX Channel News Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus untuk Selesaikan Masalah Penonaktifan BPJS-PBI News Jonathan Simanjuntak 15/02/2026 02:00 WIB Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin meminta pemerintah untuk membentuk tim khusus atau task force. Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus untuk Selesaikan Masalah Penonaktifan BPJS-PBI. (Foto: Inews Media Group) A A A IDXChannel  – Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin meminta pemerintah untuk membentuk tim khusus atau task force untuk menyelesaikan masalah penonaktifan kepesertaan BPJS-PBI. Tim khusus itu menurutnya perlu dibentuk di setiap rumah sakit. Menurut dia, tahapan krusial dalam tiga bulan ke depan ialah melakukan validasi terhadap 11 juta kepesertaan BPJS-PBI yang dinonaktifkan. Oleh karenanya pembentukan tim khusus ini pun penting. Baca Juga: Simak Panduan Mudah Reaktivasi PBI JK BPJS yang Dinonaktifkan “Saya membayangkan ada tim satu atap di rumah sakit, terdiri dari unsur BPJS, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, yang bisa langsung menyelesaikan persoalan di lokasi. Jadi ketika ada pasien datang dan ternyata kepesertaannya dinonaktifkan, klarifikasi dan penilaian bisa dilakukan saat itu juga, tanpa harus bolak-balik mengurus administrasi,” ujar Zainul dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026). Ia tak menampik bahwa Kementerian Kesehatan dan BPJS pada dasarnya hanya sebagai pengguna data yang bersumber data Kementerian Sosial. Namun menurutnya, langkah pembentukan tim khusus penting agar pekerjaan ini bisa dilakukan bersama. Baca Juga: Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK Agar Lebih Tepat Sasaran “Jangan sampai karena merasa hanya sebagai user, lalu terkesan saling melempar tanggung jawab. Kita harus tetap solid dan bersama-sama mencari solusi agar masyarakat tidak dirugikan,” ucap dia. Halaman : 1 2 Your browser does not support the audio tag. LISTEN SHARE Follow Saluran Whatsapp IDX Channel untuk Update Berita Ekonomi Follow Follow Berita IDX Channel di Google News TAG: BPJS Rumah Sakit DPR PBI Tim Editor Jonathan Simanjuntak Reporter Wahyu Dwi Anggoro Editor Berita Rekomendasi Polemik PBI-JK, Komisi IX DPR Tekankan Hak atas Layanan Kesehatan Tidak Boleh Direduksi Berita Terkait Kemenkes Terbitkan Edaran, RS Dilarang Tolak Pasien PBI-JK yang Nonaktif Sementara 14/02/2026 12:06 WIB RDP Dengan Pertamina, DPR Bahas Bencana Sumatera hingga Distribusi Gas 3 kg Lewat KDMP 13/02/2026 19:20 WIB Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK Agar Lebih Tepat Sasaran 12/02/2026 13:12 WIB Cara Reaktivasi Kepesertaan PBI dalam BPJS Kesehatan, Ikuti Langkah-Langkah Ini 11/02/2026 16:25 WIB Kemenhaj Usul Tambahan Anggaran Haji Rp3,1 Triliun untuk Kebutuhan Operasional 11/02/2026 13:43 WIB DPR Sepakati 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Intip Daftarnya 10/02/2026 12:56 WIB Berita Lainnya Utang Pemerintah Rp9.637,90 Triliun, Ini Kata Purbaya 15/02/2026 09:15 WIB Gudang Kepenuhan, Stok Beras Bulog Bakal Tembus 6 Juta Ton 15/02/2026 08:45 WIB Kementerian ATR/BPN Serahkan 3.922 Sertifikat Tanah Pemprov DKI Senilai Rp102 Triliun 15/02/2026 07:45 WIB Krakatau Steel (KRAS) Gandeng Kejagung Usai Disuntik Danantara Rp4,39 Triliun 15/02/2026 07:15 WIB Buana Artha (STAR) Ganti Nama Jadi Calculus Global Ventures, Bayu Priantoro Ditunjuk Jadi Dirut 15/02/2026 06:43 WIB Kementerian PU Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 Senilai Rp1,16 Triliun 15/02/2026 06:14 WIB Advertisement Advertisement Populer Berita Utama Anak Riza Chalid Dituntut Penjara 18 Tahun dan Bayar Ganti Rugi Triliunan Rupiah Kepala BGN Klaim Program MBG Dorong Peningkatan Penjualan Sepeda Motor Kemenkes Terbitkan Edaran, RS Dilarang Tolak Pasien PBI-JK yang Nonaktif Sementara Polemik PBI-JK, Komisi IX DPR Tekankan Hak atas Layanan Kesehatan Tidak Boleh Direduksi Kemensos Keahkan 30.000 Pendamping PKH untuk Ground Check 11 Juta Peserta PBI-JK Kementerian PU Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 Senilai Rp1,16 Triliun Kemlu Tegaskan Partisipasi RI di ISF Bukan Berarti Normalisasi Hubungan dengan Israel Menhub Petakan Titik Kemacetan di Jawa Barat jelang Mudik Lebaran 2026 Pemerintah Diminta Bentuk Tim Khusus untuk Selesaikan Masalah Penonaktifan BPJS-PBI Beras Premium Bulog Direspons Positif Importir Arab Saudi Download Aplikasi IDX Channel Network Okezone Sindonews iNews MNC Trijaya Booking Hotel RCTI+ VISION+ Company Profile Tentang Kami Redaksi Disclaimer Kontak Kami Pedoman Media Siber Privacy Policy © 2026 IDX Channel. All Rights Reserved.10.30.147.30