Berapa Gaji Menteri yang Dinilai JK Lebih Rendah dari Pegawai BUMN?

Berapa Gaji Menteri yang Dinilai JK Lebih Rendah dari Pegawai BUMN? login register logout For You Nasional Politik Hukum & Kriminal Peristiwa Pemilu Info Politik BERITA TERBARU Internasional Asean Asia Pasifik Timur Tengah Eropa Amerika BERITA TERBARU Ekonomi Keuangan Energi Bisnis Makro Corporate Action BERITA TERBARU Olahraga Sepakbola Moto GP F1 Raket BERITA TERBARU Teknologi Teknologi Informasi Sains Telekomunikasi Climate BERITA TERBARU Otomotif Tren Mobil Motor E-Vehicle Commercial Info Otomotif BERITA TERBARU Hiburan Film Musik Seleb Seni Budaya Music At Newsroom BERITA TERBARU Gaya Hidup Health Food Travel Trends BERITA TERBARU CNN TV Ragam Foto Video Infografis Indeks Fokus Kolom Terpopuler Features Search History Loading… Ekonomi Bisnis Berapa Gaji Menteri yang Dinilai JK Lebih Rendah dari Pegawai BUMN? CNN Indonesia Senin, 23 Mar 2026 12:15 WIB Bagikan: url telah tercopy Jusuf Kalla menilai besaran gaji menteri tak sebanding dengan gaji pegawai BUMN dan anggota DPR. (CNN Indonesia/Farid). Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung soal perlunya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam kebijakan efisiensi anggaran dan wacana pemotongan gaji menteri.Pria yang akrab disapa JK ini menilai besaran gaji menteri tak sebanding dengan gaji pegawai BUMN dan anggota DPR.”Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja,” ujar JK usai mengikuti salat Idulfitri di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Sabtu (22/3) lalu. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Lantas berapa besaran gaji menteri yang disinggung JK?Lihat Juga :Krisis Anggaran, Elon Musk Mau Bayar Gaji Petugas Keamanan Bandara AS JK menyebut besaran gaji menteri hanya berkisar Rp19 juta per bulan.”Gaji menteri itu cuma sekitar Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?” ujar JK.Nominal gaji menteri sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.Selain gaji pokok, menteri-menteri yang mengisi kabinet pemerintahan dan membantu presiden di berbagai bidang juga mendapatkan tunjangan.Lihat Juga :Iran Peringatkan AS Harga Minyak Bakal Tembus US$200 per BarelBesaran tunjangan menteri diatur melalui Keputusan presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2001 tentang perubahan Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000, menteri negara mendapat gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Merujuk Pasal 1 ayat (2) huruf e, besaran tunjangan jabatan menteri negara adalah Rp13.608.00 setiap bulan.Apabila ditotal, seorang menteri negara akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.648.000 per bulannya. Besaran tersebut belum termasuk tunjangan operasional.Besaran tunjangan operasional disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian atau lembaga masing-masing. Tunjangan ini hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan menteri dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selain gaji dan tunjangan, seorang menteri negara juga akan mendapatkan fasilitas lain, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.Wacana pemotongan gaji menteri mencuat setelah pemerintah mengungkapkan rencana penghematan belanja negara di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.”Setuju. Oh, itu bagus. Kalau itu bagus,” ucap Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri beberapa waktu lalu.[Gambas:Video CNN] (sfr) Add as a preferred source on Google Bagikan: url telah tercopy TOPIK TERKAIT jusuf kalla gaji menteri gaji pejabat negara ARTIKEL TERKAIT JK Sorot Banyak Sarjana Jadi Driver Ojol Gegara Lapangan Kerja Kurang Nusron Bongkar Kejanggalan Proses Eksekusi Lahan 16,4 Ha Milik JK JK Ungkap Awal Mula Ribut Rebutan Lahan 16,4 Ha dengan Lippo Kronologi Sengketa Tanah 16,4 Ha di Makassar yang Bikin Kesal JK Nusron Sudah Terima Surat Balasan Pengadilan soal Sengketa Tanah JK Daftar Pihak Bersengketa Tanah JK: PT Hadji Kalla hingga Mulyono REKOMENDASI UNTUKMU LIHAT SEMUA LIHAT SEMUA LAINNYA DI DETIKNETWORK LIVE REPORT LIHAT SELENGKAPNYA TERPOPULER Menyajikan berita terhangat langsung melalui handphone Anda DOWNLOAD SEKARANG Add as a preferred source on Google TELUSURI Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Otomotif Hiburan Gaya Hidup berbuatbaik.id CNN TV IKUTI KAMI © 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission. Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe