Setumpuk Catatan DPR soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Setumpuk Catatan DPR soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan login register logout For You Nasional Politik Hukum & Kriminal Peristiwa Pemilu Info Politik BERITA TERBARU Internasional Asean Asia Pasifik Timur Tengah Eropa Amerika BERITA TERBARU Ekonomi Keuangan Energi Bisnis Makro Corporate Action BERITA TERBARU Olahraga Sepakbola Moto GP F1 Raket BERITA TERBARU Teknologi Teknologi Informasi Sains Telekomunikasi Climate BERITA TERBARU Otomotif Tren Mobil Motor E-Vehicle Commercial Info Otomotif BERITA TERBARU Hiburan Film Musik Seleb Seni Budaya Music At Newsroom BERITA TERBARU Gaya Hidup Health Food Travel Trends BERITA TERBARU CNN TV Ragam Foto Video Infografis Indeks Fokus Kolom Terpopuler Features Search History Loading… Ekonomi Keuangan Setumpuk Catatan DPR soal Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan CNN Indonesia Rabu, 25 Feb 2026 20:30 WIB Bagikan: url telah tercopy Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto memberikan sejumlah catatan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. (Arsip BPJS Kesehatan). Jakarta, CNN Indonesia — Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto memberikan sejumlah catatan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.Edy mengaku memahami tekanan inflasi pada sektor kesehatan mulai dari harga obat hingga alat kesehatan. Namun, menurut dia, solusi yang diambil pemerintah harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.”Saya memahami adanya tekanan inflasi kesehatan, kenaikan harga obat dan alat kesehatan, serta pelebaran selisih beban layanan dan pendapatan iuran, tetapi solusi yang diambil harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” kata Edy saat dihubungi, Rabu (25/2). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Dia menyoroti pernyataan pemerintah yang menyebut tekanan inflasi kesehatan kian memperlebar selisih antara pendapatan iuran dan beban pelayanan.Lihat Juga :Menkes Tegaskan Kenaikan Iuran BPJS Tak Berdampak ke Warga Miskin Dalam tiga tahun terakhir, sambungnya, defisit tercatat meningkat dari Rp7,2 triliun pada 2023 menjadi Rp9,8 triliun pada 2024. Dan pada 2026 menjadi Rp14 triliun.”Situasi ini dinilai mengganggu kesehatan fiskal BPJS Kesehatan dan memunculkan opsi penyesuaian iuran, khususnya bagi peserta mampu,” kata Edy.Meski tren defisit terus meningkat, dia mengingatkan kenaikan iuran bukan satu-satunya cara untuk menyelematkan. Menurut Edy, pemerintah tetap harus secara terbuka menyajikan data dan analisis bahwa kenaikan memiliki legitimasi dan rasional.Jika rencana kenaikan dilakukan, Edy mengusulkan pemerintah menaikkan terlebih dahulu iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan PBPU Daerah untuk memperkuat komitmen fiskal negara dan pemerintah daerah.Sementara, bagi penerima upah, Edy menilai mekanisme penyesuaian telah berjalan secara alami melalui kenaikan upah minimum dan peningkatan upah di atas upah minimum setiap tahun. “Kontribusi peserta penerima upah sudah ikut naik seiring kenaikan penghasilan mereka. Jadi kita harus melihat struktur kepesertaan secara utuh sebelum mengambil keputusan,” ucapnya.Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas, bukan warga miskin.Budi mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun-Rp30 triliun. Pemerintah menangani defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.”Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (25/2).[Gambas:Video CNN] (thr/sfr) Bagikan: url telah tercopy TOPIK TERKAIT bpjs kesehatan edy wuryanto dpr iuran bpjs kesehatan ARTIKEL TERKAIT Profil Prihati Pujowaskito, Eks Dokter Kopassus yang Jadi Dirut BPJS Prabowo Rombak Direksi BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito Jadi Dirut Rumah Sakit Rujukan BPJS Tembus 1.513, Mayoritas RS Swasta 23 Juta Peserta BPJS Belum Bayar Iuran, Tunggakan Tembus Rp14 T Pemerintah-DPR Sepakat Masalah BPJS PBI Diselesaikan dalam 3 Bulan Gus Ipul Ungkap 54 Juta Orang Miskin Belum Jadi Peserta PBI BPJS REKOMENDASI UNTUKMU LIHAT SEMUA LIHAT SEMUA LAINNYA DI DETIKNETWORK LIVE REPORT LIHAT SELENGKAPNYA TERPOPULER Menyajikan berita terhangat langsung melalui handphone Anda DOWNLOAD SEKARANG TELUSURI Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Otomotif Hiburan Gaya Hidup berbuatbaik.id CNN TV IKUTI KAMI © 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission. Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe